TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia hingga kini belum menyentuh wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar. Kondisi tersebut membuat ribuan pelajar di kawasan kepulauan itu belum pernah merasakan manfaat program yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 22 satuan pendidikan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang terdiri atas 11 sekolah dasar (SD), tujuh sekolah menengah pertama (SMP), dan tiga sekolah menengah atas (SMA) yang tersebar di enam desa. Seluruh satuan pendidikan tersebut hingga kini belum menjadi sasaran pelaksanaan MBG,Sabtu(26/7/2026).
Ketiadaan program itu memunculkan kekecewaan di kalangan orang tua siswa. Mereka mempertanyakan pemerataan pelaksanaan MBG, mengingat wilayah kepulauan dinilai justru membutuhkan perhatian lebih karena memiliki tantangan akses dan distribusi yang berbeda dibanding wilayah daratan.
Seorang orang tua siswa yang ditemui pada Jumat (24/7/2026) mengaku kecewa karena anak-anak di Tanakeke belum pernah menikmati program tersebut.
“Kami sangat heran, mengapa kami yang tinggal di pulau ini justru seolah dianaktirikan? Sampai hari ini anak-anak kami belum pernah melihat wujud program MBG tersebut, apalagi menikmatinya,” ujarnya.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar semestinya menjangkau seluruh wilayah tanpa membedakan letak geografis. Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan MBG di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan maupun mekanisme distribusi program MBG untuk wilayah kepulauan tersebut. Akibatnya, ribuan pelajar masih menunggu kepastian kapan mereka dapat memperoleh hak yang sama sebagaimana peserta didik di daerah lain.
Warga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan publik.
(Red/Muh Ramli JAGUAR)
