TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Ratusan petani jagung yang tergabung dalam Aliansi Petani Takalar (APT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi anjloknya harga jagung yang dinilai merugikan petani.
Dalam aksi yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang tersebut, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Aliansi Petani Takalar”, “Kembalikan Harga Jagung”, hingga “Copot Menteri Pertanian”.
Secara bergantian, para orator menyampaikan aspirasi dan keresahan petani atas penurunan harga jagung yang disebut kini berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram.
Salah seorang orator, Aditiya Cokas, menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan kondisi yang tengah dihadapi petani jagung di Kabupaten Takalar.
“Kami datang dengan hati nurani. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap kondisi harga jagung di Kabupaten Takalar,” tegas Aditiya dalam orasinya.
Ia juga membandingkan kondisi harga jagung di Takalar dengan sejumlah kabupaten di wilayah utara Sulawesi Selatan yang menurutnya masih mendapatkan harga relatif normal.
Sementara itu, orator lainnya, Takifal Mursalim, menyebut anjloknya harga jagung secara tiba-tiba telah memberikan dampak kerugian bagi masyarakat petani.
Ia menegaskan, Aliansi Petani Takalar akan terus memperjuangkan tuntutan agar harga jagung kembali pada tingkat yang dinilai layak bagi petani.
“Harga jagung yang anjlok per hari ini di Kabupaten Takalar tentunya sangat merugikan masyarakat petani jagung. Kami akan terus melakukan perlawanan dan perjuangan agar harga jagung dapat kembali sesuai dengan harapan petani di Kabupaten Takalar,” ujar Takifal.
Hal senada disampaikan salah seorang petani jagung, Daeng Lalang. Ia menilai petani justru menghadapi persoalan harga ketika memasuki masa panen, setelah sebelumnya mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengelola lahan.
“Kehadiran kita di sini menyampaikan aspirasi atas ketidakadilan para petani jagung yang ada di Kabupaten Takalar. Justru pada saat kita ingin memetik hasilnya, kita diperhadapkan kepada ketidakadilan harga,” kata Daeng Lalang.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Takalar, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan segera mencarikan solusi agar harga jagung kembali stabil.
Menurutnya, masa panen jagung di Takalar hanya berlangsung sekitar 15-20 hari. Karena itu, keputusan pemerintah yang terlalu lama dikhawatirkan tidak lagi memberikan manfaat bagi petani yang sedang memanen hasil pertaniannya.
“Carikan solusinya harga jagung. Karena waktu panen Takalar itu hanya berkisar 15-20 hari, Pak. Jika keputusan harga jagung terlambat, maka tidak ada lagi artinya buat kami masyarakat petani jagung di Kabupaten Takalar,” harapnya.
DPRD Takalar Siapkan RDP dengan Dinas dan Pengusaha
Merespons tuntutan massa, sejumlah anggota DPRD Takalar turun langsung menemui demonstran sekaligus menerima aspirasi para petani.
Anggota DPRD yang hadir di antaranya Wakil Ketua I DPRD Takalar H. Fadel Achmad, Ketua Komisi II H. Dahlan Beta dari Fraksi PKB, Ichsan Ariansyah Muchtar dari Partai Hanura, H. Syarif Tinri dari Fraksi NasDem, Nasrun Natsir dari Fraksi Gerindra, serta Ibrahim Lotteng dari Fraksi PKS.
Ketua Komisi II DPRD Takalar, Dahlan Beta, mengungkapkan terdapat dua persoalan utama yang menjadi keluhan petani. Pertama, penurunan harga jagung secara tiba-tiba. Kedua, penutupan gudang yang disebut berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Kalau menurut keresahan mereka, persoalannya adalah harga jagung yang tiba-tiba anjlok. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, kemudian gudang langsung ditutup. Itu yang menjadi masalah sehingga mereka datang mengadu ke DPRD,” jelas Dahlan.
Ia memastikan DPRD tidak ingin aspirasi petani hanya berhenti pada penerimaan tuntutan. Sebagai tindak lanjut, Komisi II berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan dinas terkait dan para pengusaha yang terlibat dalam tata niaga jagung.
“Insyaallah dalam waktu dekat, kalau tidak besok, kita sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan dinas terkait maupun pengusaha yang mendukung kegiatan mereka,” ungkapnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD juga berharap Bulog dapat dilibatkan untuk membantu mengurai persoalan penyerapan hasil panen serta mekanisme tata niaga jagung di tingkat petani.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bentuk desakan petani agar pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah nyata. Pasalnya, anjloknya harga jagung dinilai tidak hanya mengancam pendapatan petani, tetapi juga berpotensi membuat hasil panen yang segera dipetik tidak memberikan keuntungan sebagaimana diharapkan.
Petani pun berharap pembahasan di DPRD dapat segera menghasilkan solusi konkret sebelum masa panen berakhir.
(Red/HSN)














