TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Nama Kepala Desa Towata, Hamza, disebut tercatut dalam daftar kelompok tani penerima bantuan alat pengering padi dan jagung atau Vertical Dryer di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah diketahui bahwa kepala desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, Irham, mengakui adanya kesalahan penginputan data yang dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui sistem SIMLU. Akibat kesalahan tersebut, nama oknum kepala desa tercatat sebagai ketua kelompok tani yang diusulkan sebagai penerima bantuan.
Hal itu disampaikan Irham saat ditemui langsung tim redaksi Titik-fakta.com di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Irham menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus kelompok tani. Karena itu, pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap data yang telah terinput.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak kementerian telah turun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap kelompok-kelompok tani yang sebelumnya diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
“Berdasarkan arahan pimpinan atau direktur, ketua kelompok yang bersangkutan harus diganti,” jelas Irham.
Menurutnya, pengajuan awal kelompok penerima bantuan dilakukan melalui proposal yang ditandatangani oleh penyuluh pertanian.
Dalam proses tersebut, ketua kelompok sebelumnya dikabarkan sedang sakit. Pihak keluarga yang diwakili anaknya kemudian hadir dalam tahapan verifikasi. Proses pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh pihak kementerian melalui beberapa kali pertemuan secara daring atau Zoom.
Irham menambahkan, persyaratan untuk mendapatkan bantuan Vertical Dryer tersebut cukup ketat. Kelompok tani yang diprioritaskan merupakan kelompok yang telah memiliki fasilitas penggilingan padi dengan kapasitas minimal 2 ton per jam serta didukung kemampuan permodalan yang memadai.
Pasalnya, kebutuhan bahan baku untuk menunjang operasional fasilitas pengering tersebut mencapai sekitar 10 ton.
Adapun anggaran pembangunan fasilitas pendukung dengan kapasitas 10 ton diperkirakan mencapai Rp300 juta. Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran kementerian yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana pendukung kelompok penerima bantuan.
Irham menegaskan, peran Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dalam program tersebut sebatas memfasilitasi dan mengusulkan kelompok agar dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
Program itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani di sejumlah wilayah, termasuk Maros, Sanrobone, Polongbangkeng Utara (Polut), dan Pattallassang.
Meski demikian, penentuan kelulusan serta verifikasi akhir kelompok penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Larangan perangkat desa merangkap sebagai pengurus kelompok tani juga berkaitan dengan ketentuan pembinaan kelembagaan petani dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan dalam menjaga independensi kelembagaan petani serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program bantuan pemerintah.
Terlebih, bantuan alat dan mesin pertanian merupakan program yang harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok petani yang memenuhi persyaratan.
bantuan tersebut mencakup dua unit mesin vertical dryer jagung berkapasitas 10 ton dengan estimasi anggaran Rp3,2 miliar.
Sementara rincian keseluruhan bantuan dari Kementan RI melalui Dinas Pertanian Takalar Yakni, dua unit lainnya merupakan mesin vertical dryer padi berkapasitas 10 ton dengan estimasi anggaran Rp3,2 miliar. Dengan demikian, total estimasi anggaran pengadaan lima unit alsintan beserta bangunannya mencapai Rp9,3 miliar.
Dengan adanya pengakuan mengenai kesalahan input data tersebut, perbaikan administrasi dan pergantian ketua kelompok menjadi hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Publik juga diharapkan mendapatkan kejelasan mengenai proses pengusulan, verifikasi, hingga penetapan kelompok penerima bantuan Vertical Dryer agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. (Red/Bombom)














