TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Pengelolaan anggaran kontingen cabang olahraga (cabor) sepak bola Kabupaten Takalar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVIII Sulawesi Selatan 2026 menjadi sorotan. Sejumlah informasi mengenai pemberian uang kepada atlet secara bertahap hingga dokumen lampiran senilai Rp975 ribu memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan pertanggungjawaban keuangan.
Persoalan tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai tiga tahapan pemberian uang kepada atlet sepak bola Takalar sebelum, selama, hingga setelah pertandingan berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap atlet disebut menerima uang sebesar Rp400 ribu yang diinformasikan untuk pembelian sepatu dan perlengkapan pendukung pertandingan.
Selanjutnya, atlet disebut kembali menerima Rp200 ribu yang diinformasikan sebagai bonus. Setelah pertandingan melawan Kabupaten Wajo, masing-masing atlet juga disebut memperoleh tambahan uang sebesar Rp100 ribu.
Jika ketiga nominal tersebut dijumlahkan, total uang yang disebut diterima setiap atlet mencapai Rp700 ribu.
Namun, mekanisme penyaluran, sumber pembiayaan, serta bukti administrasi dari setiap pemberian uang tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi pihak terkait.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai penandatanganan dua lembar dokumen lampiran dengan nominal Rp975 ribu.
Keberadaan dokumen tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai peruntukan anggaran yang tercantum di dalamnya. Termasuk, apakah nominal tersebut berkaitan dengan uang yang diterima atlet atau merupakan komponen pembiayaan lainnya.
Persoalan yang perlu dijelaskan adalah bagaimana hubungan antara nominal dalam dokumen lampiran dengan realisasi pemberian uang kepada atlet yang disebut berlangsung dalam tiga tahapan.
Apakah seluruh pemberian tersebut telah tercatat dalam laporan pertanggungjawaban? Dari pos anggaran mana dana tersebut bersumber? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyalurannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan keterangan resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Sebelumnya, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak pengelola tim sepak bola Kabupaten Takalar, Asri Mangung menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima uang saku dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Takalar.
“Anggaran yang kami terima hanya berupa SPPD,” Asri Mangung berdasarkan hasil konfirmasi.
Ia menjelaskan, dana perjalanan dinas tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional selama mengikuti kompetisi.
Kebutuhan itu meliputi biaya perjalanan pulang-pergi, konsumsi harian, penginapan, hingga uang jajan selama berada di lokasi pertandingan.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sumber dana pemberian uang kepada atlet.
Sebab, di satu sisi pengelola tim menyebut hanya menerima anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sementara itu, terdapat informasi mengenai pemberian Rp400 ribu untuk perlengkapan, Rp200 ribu yang disebut sebagai bonus, serta Rp100 ribu setelah pertandingan melawan Wajo.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme pengelolaan anggaran kontingen sepak bola Takalar.
Menanggapi persoalan tersebut, Serikat Mahasiswa Revolusi Zen Sukardi, mempertanyakan mekanisme pengalokasian dan transparansi anggaran PORPROV XVIII 2026, khususnya pada cabang olahraga sepak bola Kabupaten Takalar.
Mereka menilai pengelolaan anggaran olahraga harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap dana yang dialokasikan untuk kepentingan atlet, menurut mereka, harus memiliki kejelasan mengenai sumber anggaran, peruntukan, mekanisme pencairan, hingga bukti penerimaan oleh pihak yang berhak.
“Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya uang yang diterima atlet. Lebih jauh, ini menyangkut keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan kesesuaian antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan yang benar-benar diterima para atlet,” tegas Zen Sukardi dari Serikat Mahasiswa Revolusi.
Mereka menegaskan, atlet yang berlaga membawa nama Kabupaten Takalar seharusnya mendapatkan dukungan fasilitas dan pembiayaan yang layak, mulai dari perlengkapan pertandingan, konsumsi, akomodasi, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Atas dasar itu, Serikat Mahasiswa Revolusi meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Takalar memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penganggaran, pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kontingen.
Ada tujuh hal yang menjadi perhatian dan perlu dijawab oleh KONI Kabupaten Takalar maupun pihak terkait.
Pertama, berapa total anggaran yang dialokasikan untuk kontingen sepak bola Takalar dalam PORPROV XVIII 2026?
Kedua, siapa pihak yang menerima, mengelola, dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut?
Ketiga, dari pos anggaran mana sumber pemberian Rp400 ribu per atlet yang disebut diperuntukkan bagi pembelian sepatu dan perlengkapan pertandingan?
Keempat, apakah pemberian Rp200 ribu per atlet yang disebut sebagai bonus memiliki dasar penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban tersendiri?
Kelima, dari mana sumber dana pemberian Rp100 ribu kepada masing-masing atlet setelah pertandingan melawan Kabupaten Wajo?
Keenam, apa sebenarnya peruntukan dua lembar lampiran senilai Rp975 ribu yang disebut telah ditandatangani, serta bagaimana keterkaitannya dengan realisasi anggaran?
Ketujuh, apakah seluruh dana yang dialokasikan telah disalurkan sesuai peruntukan dan tercatat dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan?
Selain KONI, Dispora Kabupaten Takalar juga diminta memberikan klarifikasi mengenai alokasi anggaran, mekanisme pencairan, serta bentuk dukungan pembiayaan yang diberikan kepada kontingen sepak bola.
Serikat Mahasiswa Revolusi menegaskan, pihaknya tidak bermaksud membangun tudingan tanpa dasar ataupun mendahului hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran tersebut.
Namun, berbagai informasi mengenai perbedaan nominal dan mekanisme pemberian uang kepada atlet harus dijawab secara terbuka.
Apabila terdapat perbedaan antara dokumen administrasi dan realisasi penerimaan di lapangan, hal tersebut perlu dijelaskan berdasarkan bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai informasi, PORPROV XVIII Sulawesi Selatan 2026 berlangsung pada 7–14 November 2026 dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone sebagai tuan rumah.
Atlet merupakan bagian penting dari perjuangan dan prestasi daerah. Mereka membawa nama Kabupaten Takalar dalam kompetisi tingkat provinsi sehingga sudah semestinya memperoleh perhatian serta dukungan yang layak.
Jangan sampai semangat atlet dalam mengharumkan nama daerah justru dibayangi pertanyaan mengenai transparansi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan mereka.
Transparansi anggaran adalah bentuk tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan kewajiban, dan kesejahteraan atlet harus menjadi perhatian bersama. (*)














