PTSP Takalar: Belum Ada Catatan Izin PT Global Net, Pemasangan Kabel di Rewataya Disorot

TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Aktivitas pemasangan kabel jaringan internet (WiFi) oleh PT Global Net di Desa Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menuai sorotan warga. Perusahaan tersebut diduga melakukan pemasangan jaringan tanpa mengantongi dokumen perizinan resmi dari instansi berwenang, Senin (16/11/2026).

Warga meminta pemerintah daerah mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tersebut. Bahkan, kabel yang telanjur terpasang diminta untuk dibongkar apabila perusahaan belum dapat menunjukkan kelengkapan izin yang dipersyaratkan.

“Kami keberatan, jangan sampai ada perusahaan yang bekerja di wilayah kami tanpa aturan yang jelas. Kalau belum ada izin, seharusnya tidak boleh dipasang,” ujar salah seorang warga Desa Rewataya.

Persoalan ini mencuat setelah sejumlah pekerja lapangan PT Global Net mengklaim telah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Takalar ketika ditanyakan mengenai legalitas pemasangan kabel.

Namun, saat diminta memperlihatkan dokumen sebagai bukti perizinan, para pekerja tersebut tidak dapat menunjukkannya.

Untuk memastikan informasi tersebut, awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar sebagai instansi yang berwenang dalam pelayanan perizinan.

Berdasarkan hasil pengecekan, permohonan perizinan atas nama PT Global Net untuk kegiatan pemasangan kabel di Desa Rewataya disebut belum tercatat dalam data administrasi PTSP Takalar.

Pihak PTSP menjelaskan, setiap kegiatan pemasangan jaringan yang memerlukan persetujuan perizinan wajib melalui tahapan pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen resmi oleh instansi berwenang.

Dengan demikian, perusahaan tidak dapat begitu saja melaksanakan pekerjaan tanpa memastikan seluruh persyaratan administrasi dan perizinan telah terpenuhi.

“Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini PT Global Net belum mengurus perizinan untuk kegiatan pemasangan kabel di Desa Rewataya. Kegiatan yang dilakukan tanpa izin resmi tidak boleh dilanjutkan,” ujar perwakilan PTSP Kabupaten Takalar.

Temuan tersebut semakin memperkuat desakan warga agar pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pemasangan jaringan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Warga juga meminta aparat terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas pekerjaan, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasangan kabel tersebut.

Mereka menilai, keberadaan perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Tanakeke harus tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi dan pembangunan infrastruktur, menurut warga, tidak boleh mengabaikan prosedur administrasi maupun kepentingan masyarakat setempat.

Warga berharap pemerintah Kabupaten Takalar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tindakan sesuai ketentuan hukum harus segera dilakukan.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi setiap perusahaan yang hendak menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Takalar agar terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebelum memulai pekerjaan di lapangan. (*)