3.798 PPPK Paruh Waktu Tercatat di Takalar, BKPSDM Ungkap Peluang Ikut Seleksi CPNS

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar, Sayuti.

TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Sebanyak 3.798 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tercatat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.454 orang berstatus aktif berdasarkan data dashboard per 6 November 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar, Sayuti, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Sayuti turut menjelaskan perkembangan kontrak PPPK, termasuk peluang bagi pegawai berstatus paruh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut Sayuti, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu sama-sama memiliki masa kontrak selama satu tahun.

Saat ini, proses perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu telah berjalan untuk sekitar 350 pegawai. Sementara itu, proses verifikasi administrasi PPPK paruh waktu masih berlangsung sebagai bagian dari tahapan persyaratan perpanjangan kontrak.

Ia menegaskan, pemenuhan persyaratan administrasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses perpanjangan tersebut.

Di sisi lain, terkait peluang PPPK paruh waktu mengikuti seleksi CPNS, Sayuti mengaku belum bisa memberikan kepastian.

Pasalnya, hingga saat ini BKPSDM Takalar belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang mengatur secara terperinci ketentuan tersebut.

“Belum bisa kita bicara sebenarnya, kalau tidak ada juknis,” ujar Sayuti.

Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang nantinya memenuhi ketentuan untuk mengikuti seleksi CPNS.

BKPSDM Takalar masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peluang tersebut.

Pemkab Takalar Hanya Dapat Tiga Lulusan IPDN

Selain perkembangan PPPK, Sayuti juga mengungkapkan kebutuhan aparatur sipil negara dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memperkuat sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.

Sebelumnya, Pemkab Takalar telah mengusulkan kebutuhan sebanyak 20 lulusan IPDN. Namun, dari jumlah yang diusulkan tersebut, hanya tiga orang yang dialokasikan untuk Kabupaten Takalar.

“Kebutuhan untuk purna IPDN itu 20 kemarin. Tapi yang dikasih tiga,” ungkapnya.

Ketiga lulusan IPDN tersebut seluruhnya ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, meskipun berasal dari daerah berbeda.

Dua orang di antaranya merupakan putra-putri daerah Takalar, sedangkan satu orang lainnya berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Adapun tiga lulusan IPDN tersebut yakni Muh. Agung Umar, S.Tr.IP; Nur Azizah Rezkia Latif, S.Tr.IP; dan Nur Rahkmah Aulia Asri, S.Tr.IP.

Mereka ditempatkan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Inspektorat, Bapperida, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Penempatan lulusan IPDN tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Takalar. (Red/Liong)