Dugaan Intervensi Kerabat Bupati dalam Proyek SPKLU Takalar, Pihak Terkait Mengaku Hanya Pelaksana

TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Dugaan intervensi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar dalam pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah titik wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan.

Dugaan tersebut sebelumnya diungkapkan Ahmad Sabang. Dia menyebut adanya informasi mengenai keterlibatan seorang kerabat Bupati yang diduga ikut memengaruhi proses pembangunan SPKLU, meski sejumlah persyaratan proyek dipertanyakan.

Ahmad mengklaim, informasi yang diterimanya menyebut pembangunan fasilitas tersebut tetap berjalan karena adanya dugaan intervensi dari pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.

“Kami mendapat informasi bahwa pembangunan ini berjalan lancar karena ada sepupu atau kerabat Bupati yang mengintervensi langsung, sehingga dinas terkait tidak berani menghalangi pembangunan yang kami duga bermasalah ini,” ungkap Ahmad, Jumat (13/11/2026).

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, tim redaksi Titik-fakta.com menghubungi pihak yang disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi.

Dalam keterangannya, Senin (16/11/2026), pihak tersebut membantah memberikan penjelasan lebih jauh terkait dugaan intervensi dan menyatakan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai pelaksana dalam pembangunan SPKLU.

“Saya pelaksana nya dalam pembangunan SPKLU,” jawabnya singkat.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai namanya yang dikaitkan dengan dugaan intervensi tersebut, pihak bersangkutan kemudian menyebut Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar.

Dia juga menyampaikan bahwa saat itu dirinya sedang bersama Ketua Apdesi dan rombongan kepala desa yang diketahui tengah berada di Bali untuk mengikuti kegiatan studi tiru.

“Saya lagi sama dengan Ketua Apdesi, apa mau ki bicara,” ungkapnya.

Wartawan Titik-fakta.com kemudian hanya menyampaikan salam kepada Ketua Apdesi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak yang dikonfirmasi mengenai substansi dugaan intervensi tersebut.

Dugaan keterlibatan kerabat kepala daerah ini menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat penjelasan terbuka, mengingat pembangunan fasilitas SPKLU berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pemenuhan persyaratan, serta kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam persoalan ini diperlukan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Redaksi masih membuka ruang bagi Bupati Takalar, dinas terkait, pihak pelaksana pembangunan, maupun Ketua Apdesi Kabupaten Takalar untuk memberikan penjelasan dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (Red/Bombom)