TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP., M.A.P., M.I.Kom., meminta aparatur sipil negara menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum memperkuat integritas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan Hasbi saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Takalar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Kamis, (17/09/2026).
Upacara berlangsung khidmat. Prosesi diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan doa.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kapolres Takalar, Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Agama Takalar, Ketua DPRD Takalar, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
Dalam amanatnya, Hasbi mengatakan upacara setiap tanggal 17 tidak semestinya dipandang sebagai agenda seremonial semata. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan aparatur sekaligus pengingat terhadap tanggung jawab sebagai abdi negara.
“Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 bukan hanya seremonial, tetapi merupakan momentum pembinaan bagi Aparatur Pemerintah, TNI, Polri, PNS, PPPK, dan seluruh abdi negara,” ujar Hasbi.
Ia meminta semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi diterjemahkan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Integritas, tanggung jawab, karya nyata, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, kata dia, harus menjadi bagian dari perilaku aparatur.
“Semangat 17 Kemerdekaan RI harus tetap diingat setiap saat, dan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, karya nyata, integritas, serta kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Hasbi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip manajemen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia menyebut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan harus berjalan secara terukur.
Menurut dia, kemampuan memimpin tidak hanya berlaku bagi pejabat yang memegang jabatan struktural. Setiap aparatur, kata Hasbi, setidaknya harus mampu mengelola dan memimpin dirinya sendiri serta memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
“Diharapkan setiap pemimpin memiliki manajemen yang baik. Minimal mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbi turut mengingatkan seluruh OPD untuk mempersiapkan diri menghadapi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ia meminta setiap usulan yang disampaikan dalam pembahasan anggaran dilengkapi dengan data dan dasar yang jelas. OPD juga diminta memahami indikator, target, dasar hukum, serta kontribusi setiap program terhadap kepentingan masyarakat.
“Kepada seluruh ASN, saya minta persiapkan mental, argumentasi, data, dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka mengikuti pembahasan KUA-PPAS,” kata Hasbi.
Ia menambahkan, OPD tidak cukup hanya membawa daftar usulan. Setiap usulan, menurut dia, harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansi.
“Saya juga minta seluruh OPD tidak hanya membawa usulan kepada DPRD, tetapi juga mengerti apa indikatornya, apa targetnya, apa dasar hukumnya, dan seberapa besar kontribusi usulan tersebut untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Upacara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Takalar. (*)
