JAKARTA, TITIK-FAKTA.COM – Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dari pagu tersebut, sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk memperluas cakupan penerima MBG hingga 60,6 juta orang pada 2027.
“Sekitar Rp240 triliun untuk MBG,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, (14/08/2026).
Secara keseluruhan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 meningkat sekitar 13,9 persen dibandingkan alokasi 2026 yang tercatat Rp720,8 triliun.
Purbaya mengatakan alokasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
“Sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya.
PIP hingga KIP Kuliah
Selain MBG, pemerintah mengarahkan anggaran pendidikan 2027 untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa. Pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
Menurut Purbaya, pemerintah juga akan memperkuat berbagai program pendidikan lainnya, termasuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
“Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya,” kata dia.
Dengan kenaikan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan belanja pendidikan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan.
Besarnya alokasi untuk MBG menjadi salah satu komponen penting dalam RAPBN 2027. Program tersebut ditargetkan menjangkau puluhan juta penerima, sekaligus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Catatan: Angka dan pernyataan dalam berita ini merujuk pada keterangan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027 sebagaimana disampaikan pada 14 Agustus 2026. RAPBN merupakan rancangan dan pelaksanaannya mengikuti proses pembahasan serta persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan. (*)
