TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia Mugiyanto Sipin mendorong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan dan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).
Dorongan itu disampaikan Mugiyanto saat mengunjungi Kabupaten Takalar dan bertemu dengan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Minggu, (9/08/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah.
“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” kata Mugiyanto.
Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai posisi strategis karena menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang menjamin hak-hak masyarakat.
Upaya tersebut, kata Mugiyanto, membutuhkan komitmen pemerintah daerah serta keterlibatan berbagai pihak. Penguatan koordinasi dinilai penting agar prinsip-prinsip HAM tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diterapkan dalam pelayanan dan pembangunan sehari-hari.
Mugiyanto juga menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar.
“Ke depan, kami akan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia,” ujarnya.
Pembangunan Tak Hanya Soal Infrastruktur
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut baik kunjungan dan perhatian Kementerian HAM terhadap daerahnya.
Daeng Manye mengatakan Pemkab Takalar berkomitmen membangun pelayanan publik yang tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan memperhatikan hak masyarakat.
“Kami tentu menyambut baik dukungan dan kerja sama dari Kementerian HAM untuk memperkuat pemenuhan hak masyarakat di Takalar,” kata Daeng Manye.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari pembangunan fisik dan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
“Karena pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat, pelayanan, dan perlindungan atas hak-haknya,” kata dia.
Daeng Manye berharap sinergi dengan Kementerian HAM dapat melahirkan program-program konkret yang memperkuat pemenuhan hak masyarakat di Kabupaten Takalar.
Kunjungan tersebut sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi Takalar, dorongan menjadi role model berbasis HAM dapat menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, Pemkab Takalar berharap pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan upaya memastikan setiap warga memperoleh pelayanan dan perlakuan yang menghormati hak asasi manusia. (*)
