Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Kembali Terjadi, Orang Tua Siswa Polisikan Guru SD 172 Inpres Homebase.

TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta didik kembali terjadi di lingkungan pendidikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang guru SD 172 Inpres Homebase dilaporkan ke Polres Takalar setelah diduga melempar buku cetak hingga mengenai wajah seorang siswa kelas VI.

Laporan tersebut dilayangkan oleh orang tua korban, Mirnawati, melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Takalar pada Senin (16/11/2026).

Berdasarkan keterangan dalam laporan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 11.00 Wita, di lingkungan SD 172 Inpres Homebase, Kabupaten Takalar.

Korban diketahui bernama Haidir Fhatur Hasta, siswa laki-laki kelahiran 30 Agustus 2015, yang berdomisili di Je’netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar.

Dalam laporan itu disebutkan, seorang guru berinisial JL diduga melempar buku cetak hingga mengenai bagian hidung korban. Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami memar pada bagian hidung.

Orang tua korban, Mirnawati, mengaku kecewa terhadap respons pihak sekolah ketika dirinya meminta klarifikasi mengenai kejadian yang menimpa anaknya.

Ia mengatakan, sebelum melaporkan persoalan tersebut ke kepolisian, dirinya telah berupaya meminta penjelasan kepada guru yang bersangkutan maupun kepala sekolah. Namun, jawaban yang diterima dinilai belum memberikan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

“Guru tersebut mengatakan, bawa saja anak ibu berobat, nanti biaya pengobatannya saya ganti. Sementara kepala sekolah justru mengatakan bahwa bukan hanya anak saya yang mereka didik di sekolah itu. Bahkan, saya diminta mengambil dan mendidik sendiri anak saya jika tidak puas,” ungkap Mirnawati, Selasa (17/11/2026).

Mirnawati mengaku tidak menyangka menerima respons tersebut dari pihak sekolah yang seharusnya memberikan perlindungan dan pendidikan kepada peserta didik.

“Kami tidak menyangka jawaban seperti itu yang kami terima dari oknum guru dan kepala sekolah. Kami tidak menginginkan jawaban seperti itu karena menurut kami tidak mendidik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak menginginkan persoalan tersebut berujung pada laporan kepolisian. Namun, lantaran merasa belum mendapatkan penyelesaian dan permintaan maaf dari pihak sekolah, keluarga akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Menurut Mirnawati, laporan tersebut kini telah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Takalar. Meski demikian, pihak keluarga masih membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan.

“Saat ini kasusnya sudah ditangani bagian PPA Polres Takalar. Meski demikian, kami masih membuka ruang bagi pihak sekolah untuk meminta maaf. Kami memberikan waktu dua hari. Jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu tersebut, tentu proses hukum akan tetap kami lanjutkan sesuai prosedur,” tegasnya.

Pihak keluarga berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Mereka juga meminta agar seluruh rangkaian kejadian ditelusuri sehingga diperoleh kejelasan serta kepastian hukum.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Sekolah semestinya menjadi tempat bagi peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pembinaan karakter, sekaligus perlindungan.

Kedisiplinan memang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Namun, penerapannya harus mengedepankan pendekatan yang mendidik, persuasif, dan tidak menggunakan tindakan yang berpotensi melukai fisik maupun psikologis peserta didik.

Dugaan kejadian tersebut juga diharapkan menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk melakukan penelusuran serta memastikan mekanisme perlindungan peserta didik di lingkungan sekolah berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak guru berinisial JL maupun pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan peristiwa tersebut. Upaya konfirmasi dan klarifikasi tetap diperlukan guna memperoleh informasi dari semua pihak.

Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penanganan perkara diharapkan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.(*)