TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Perum Bulog memastikan kesiapan menyerap hasil panen jagung petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan harga pembelian mencapai Rp6.400 per kilogram. Harga tersebut berlaku untuk jagung dengan kadar air maksimal 14 persen dan kandungan aflatoksin maksimal 50 PPB.
Kepastian itu disampaikan Pimpinan Perum Bulog Cabang Makassar, Faris Sudirman, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Takalar, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, perwakilan petani, serta sejumlah pihak terkait, Selasa (17/11/2026).
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Takalar, Dahlan Beta dari Fraksi PKB. Turut hadir anggota DPRD H. Limpo dari Fraksi Gerindra, H. Tinri dari Fraksi NasDem, dan H. Lotteng dari Fraksi PKS.
Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Bulog Cabang Makassar dan Takalar, Kepala Dinas Pertanian Takalar H. Parawansa, Kepala Dinas Perdagangan Nur Iksan, H. Nurdin, Aliansi Petani, serta sejumlah pelaku usaha swasta.
Dalam pemaparannya, Faris Sudirman menjelaskan pemerintah telah menetapkan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebagai pedoman dalam proses penyerapan hasil panen petani.
Dia menyebutkan terdapat dua skema harga pembelian jagung oleh Bulog berdasarkan kualitas hasil panen.
Pertama, jagung dengan kadar air 18 hingga 20 persen dan kandungan aflatoksin maksimal 50 PPB dibeli dengan harga Rp5.500 per kilogram.
Kedua, jagung dengan kadar air maksimal 14 persen dan kandungan aflatoksin maksimal 50 PPB dapat diserap dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Kami dari Perum Bulog siap menyerap jagung petani Takalar dengan ketentuan yang berlaku. Dengan harga Rp6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen, kami siap melakukan penyerapan seluruh hasil pertanian, khususnya komoditas jagung di Kabupaten Takalar,” jelas Faris.
Menanggapi keluhan petani terkait penurunan harga jagung di tingkat pedagang swasta, dari sebelumnya Rp7.500 menjadi Rp5.500 per kilogram selama musim panen, Faris menyebut kondisi tersebut merupakan dinamika harga di pasar swasta.
Menurutnya, harga Rp5.500 per kilogram merupakan ketentuan harga pembelian pemerintah yang telah berlaku sejak awal tahun. Karena itu, Bulog tetap membuka kesempatan bagi petani Takalar untuk menjual hasil panennya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kami siap menampung hasil pertanian, dalam hal ini komoditas jagung petani Takalar, dengan harga minimal Rp5.500 per kilogram sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKB, Dahlan Beta, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi petani terkait penurunan harga jagung yang terjadi di tingkat pedagang swasta.
Menurutnya, persoalan harga tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut dengan mengedepankan data dan dokumen resmi sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
DPRD menyebut informasi mengenai penurunan harga jagung yang dikaitkan dengan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) masih membutuhkan pembuktian. Termasuk surat yang disebut-sebut berasal dari Bapanas dan berkaitan dengan kebijakan harga di tingkat perusahaan swasta.
Karena itu, DPRD meminta pihak-pihak yang menyampaikan keberatan agar melengkapi dokumen dan bukti pendukung sehingga persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara resmi.
Dahlan juga menyatakan DPRD Takalar siap memfasilitasi perwakilan petani maupun pihak terkait untuk menyampaikan langsung persoalan harga jagung ke Bapanas di tingkat pusat.
Mengingat Bapanas tidak memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten, DPRD siap membuka jalur komunikasi dan membantu proses penyampaian aspirasi tersebut.
RDP ini sekaligus menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, Bulog, petani, dan pelaku usaha untuk mencari solusi atas persoalan pemasaran serta penurunan harga jagung yang dikeluhkan petani Takalar.
DPRD juga membuka ruang tindak lanjut apabila pihak terkait telah memperoleh data dan dokumen pendukung dari perusahaan swasta yang memiliki gudang di Makassar.
Dengan adanya kepastian kesiapan Bulog menyerap jagung petani serta komitmen DPRD memperjuangkan aspirasi ke pemerintah pusat, diharapkan petani Takalar memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah hasil panen petani merugi akibat anjloknya harga di tingkat pedagang, sekaligus memastikan komoditas jagung di Kabupaten Takalar terserap secara optimal. (*)














