TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar mulai membangun pusat pelayanan pemerintahan di wilayah kepulauan. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memimpin peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Rabu, (2/08/2026).
Pembangunan itu bukan semata proyek gedung pemerintahan. Bagi masyarakat Tanakeke, kantor kecamatan di wilayah mereka diharapkan memangkas jarak menuju layanan administrasi yang selama ini dipengaruhi kondisi geografis kepulauan.
Laut menjadi bagian dari kehidupan warga Tanakeke sekaligus tantangan dalam pelayanan birokrasi. Untuk mengurus sejumlah kebutuhan administrasi pemerintahan, masyarakat harus memperhitungkan jarak, waktu perjalanan, serta kondisi transportasi laut.
Karena itu, kehadiran kantor kecamatan yang representatif diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintah dan membuat pelayanan publik lebih dekat dengan warga.
“Laut boleh memisahkan wilayah, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang layak,” demikian pesan yang ditegaskan dalam momentum pembangunan tersebut.
Peletakan batu pertama dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Takalar. Di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Rijal Mustamin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Budiar Rosal Saleh, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan dan Perikanan Drs. H. Parawangsa, M.Si.
Camat Kepulauan Tanakeke H. Bostan Tika, para kepala desa se-Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan aparat keamanan memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut tidak berdiri sendiri. Kantor kecamatan nantinya diharapkan menjadi salah satu simpul pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi pemerintahan di wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye mengatakan pembangunan kantor kecamatan yang representatif merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur publik.
Menurut dia, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pemerintah.
Kantor kecamatan yang baru nantinya diharapkan dapat menampung berbagai layanan administrasi dasar masyarakat Tanakeke. Dengan pelayanan yang lebih dekat, warga tidak lagi harus menghadapi perjalanan panjang hanya untuk mengakses layanan pemerintahan yang berada di wilayah daratan.
Bagi masyarakat Tanakeke, pembangunan ini juga menjadi penanda setelah penantian terhadap fasilitas pemerintahan yang dinilai lebih layak dan memadai.
Peletakan batu pertama menjadi awal pembangunan fasilitas tersebut. Pemerintah Kabupaten Takalar berharap keberadaan kantor kecamatan baru dapat memperkuat pelayanan sekaligus memperkecil kesenjangan akses antara masyarakat daratan dan kepulauan.
Sebab, pemerataan pembangunan tidak semestinya berhenti di garis pantai. Bagi warga yang hidup di pulau, pelayanan publik yang dekat bukan kemewahan, melainkan bagian dari hak mereka sebagai warga negara. (*)
