TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Persoalan konektivitas dan infrastruktur dasar kembali menjadi perhatian masyarakat Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar. Sejumlah kepala desa bersama Camat Tanakeke membawa daftar kebutuhan pembangunan itu saat menemui Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady di kediamannya di Kota Makassar, Sabtu, (29/08/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa se-Kecamatan Tanakeke untuk menyampaikan langsung kondisi serta kebutuhan warga di wilayah kepulauan yang menjadi satu-satunya kecamatan kepulauan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Hamka mengatakan karakter geografis Tanakeke membuat pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda. Akses transportasi, jalan penghubung antarkawasan, listrik, air bersih hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“Tanakeke merupakan satu-satunya kecamatan kepulauan di Kabupaten Takalar sehingga membutuhkan perhatian khusus,” kata Hamka.
Dalam pertemuan itu, sejumlah pembangunan jalan menjadi aspirasi utama. Di antaranya jalan penghubung di Tompotana, jalan penghubung di Maccini Baji, serta akses Balangdatu–Minasa Baji.
Namun persoalan akses tidak hanya menyangkut jalan darat. Pemerintah kecamatan dan para kepala desa juga mendorong pembangunan dermaga penyeberangan yang menghubungkan Takalar Lama dengan Kepulauan Tanakeke.
Dermaga yang memadai dinilai dapat memangkas hambatan mobilitas warga. Selain memudahkan masyarakat bepergian ke wilayah daratan, fasilitas tersebut diharapkan memperlancar distribusi kebutuhan pokok, hasil perikanan dan berbagai komoditas ekonomi dari kepulauan.
“Ketika jalan, dermaga, listrik dan air bersih tersedia dengan baik, mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan kegiatan ekonomi juga akan tumbuh,” ujar Hamka.
Kebutuhan listrik juga masuk dalam daftar persoalan yang disampaikan. Empat desa disebut masih membutuhkan pemenuhan akses energi. Salah satu opsi yang dibicarakan adalah penggunaan solusi energi seperti SuperSUN yang berkaitan dengan sektor energi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain listrik, air bersih menjadi kebutuhan dasar lain yang mendapat perhatian. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan membuat penyediaan air bersih membutuhkan program yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan kondisi masyarakat setempat.
Aspirasi berikutnya berkaitan dengan sektor perikanan. Pemerintah kecamatan dan desa berharap Tanakeke mendapat bagian dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Hingga kini, program tersebut disebut belum hadir di Kecamatan Tanakeke. Padahal sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan dan aktivitas ekonomi pesisir.
Hamka menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan dicatat dan dikomunikasikan dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengatakan pembangunan di wilayah kepulauan harus mendapat porsi perhatian yang setara dengan wilayah daratan.
“Masyarakat kepulauan juga harus mendapatkan akses pembangunan yang setara,” katanya.
Hamka memastikan aspirasi dari Camat dan para kepala desa tidak berhenti pada pertemuan tersebut. Ia menyatakan akan mengawal kebutuhan Tanakeke melalui kementerian dan lembaga terkait.
“Insyaallah, aspirasi masyarakat Tanakeke akan terus kita kawal,” ujar dia. (Red/HSN)
