Diduga Alat SPKLU Masuk Area Sekolah di Takalar, PT WBM Miliki Surat Persetujuan Bupati Jadi Dasar

TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Pembangunan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Battery Swap Station (BSS) di sejumlah titik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Proyek yang digarap PT Wanua Batara Maitralam itu dipertanyakan masyarakat hingga anggota DPRD Takalar terkait kelengkapan administrasi, perjanjian pemanfaatan aset daerah, serta perizinan pembangunan.

Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah fasilitas kendaraan listrik dilaporkan berdiri di atas lahan yang diduga merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Takalar. Lokasinya tersebar di lingkungan perkantoran pemerintahan hingga kawasan sekolah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik daerah (BMD), terutama terkait kelengkapan dokumen kerja sama dan legalitas penggunaan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Salah seorang kepala sekolah yang ditemui tim redaksi Titik-fakta.com mengungkapkan, pemasangan perangkat SPKLU di lingkungan sekolah dilakukan setelah pihak perusahaan menunjukkan dokumen persetujuan yang disebut telah ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Takalar.

“Jadi sebelumnya alat SPKLU terpasang, ada seseorang dari pihak perusahaan yang mengaku dari PT Wanua Batara Maitralam sambil memperlihatkan dasar surat perintah atau persetujuan yang telah ditandatangani secara elektronik,” ungkap sumber tersebut.

Menurutnya, dokumen itu menjadi dasar bagi sejumlah sekolah untuk memberikan izin pemasangan perangkat kendaraan listrik tersebut.

“Jadi surat persetujuan yang menjadi dasar sehingga banyak sekolah memberikan izin untuk melakukan pemasangan alat SPKLU dari pihak perusahaan tersebut. Tidak berani kita tolak, karena pihak perusahaan punya dasar atau surat sakti yang telah disetujui oleh pemerintah Takalar, sehingga sudah banyak alat yang terpasang di sekolah-sekolah,” lanjutnya.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada pihak sekolah, surat tersebut berjudul Surat Persetujuan Prinsip Nomor 500.11.5/1026/SETDA tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Fasilitas Battery Swap Station (BSS) Kendaraan Motor Listrik.

Dokumen tersebut ditetapkan di Takalar pada 22 Juni 2026 dan mencantumkan nama Bupati Takalar.

Dalam pertimbangannya, Pemerintah Kabupaten Takalar menyebut penyediaan infrastruktur kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik.

Selain itu, pemanfaatan aset daerah diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Melalui surat tersebut, PT Wanua Batara Maitralam memperoleh persetujuan prinsip sebagai pihak pengusul dan pengembang rencana pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Takalar.

Perusahaan itu juga disebut bertindak sebagai penyewa, pengembang, sekaligus penanggung jawab utama pembangunan dan pengoperasian fasilitas Battery Swap Station.

Dalam dokumen yang sama, pelaksanaan pembangunan dan operasional fasilitas tersebut direncanakan mendapat dukungan teknologi serta kerja sama operasional dengan Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia.

Namun, terdapat sejumlah ketentuan dalam surat persetujuan prinsip tersebut yang menjadi perhatian.

Pada diktum keempat disebutkan bahwa persetujuan prinsip hanya menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan kajian lebih lanjut, meliputi aspek teknis, hukum, dan finansial.

Kajian tersebut selanjutnya menjadi prasyarat dalam penyusunan perjanjian sewa dan/atau kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.

Sementara itu, diktum keenam secara tegas menyebutkan bahwa persetujuan prinsip tersebut tidak menimbulkan kewajiban keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dan belum mengikat para pihak sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

Ketentuan ini menjadi salah satu poin yang perlu mendapat penjelasan, terutama apabila pembangunan fisik fasilitas kendaraan listrik telah dilakukan sebelum seluruh tahapan administrasi dan perjanjian pemanfaatan aset daerah diselesaikan.

Dengan demikian, surat persetujuan prinsip perlu dibedakan dari perjanjian sewa maupun dokumen perizinan teknis yang menjadi dasar pembangunan dan pengoperasian fasilitas.

Sejumlah aspek yang membutuhkan penjelasan antara lain status perjanjian pemanfaatan aset daerah, mekanisme penetapan nilai sewa, persetujuan penggunaan lahan sekolah, hingga kelengkapan persyaratan teknis dan perizinan SPKLU maupun Battery Swap Station.

Sementara itu, Rudi yang diduga berasal dari Bandung dan merupakan salah satu perwakilan PT Wanua Batara Maitralam telah dikonfirmasi oleh tim redaksi Titik-fakta.com melalui Via telpon dan pesan WhatsApp pada Minggu (15/11/2026).

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari yang bersangkutan terkait sejumlah pertanyaan mengenai legalitas pembangunan dan pemanfaatan aset daerah tersebut.

Klarifikasi dari pihak perusahaan maupun Pemerintah Kabupaten Takalar diperlukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai mekanisme pengelolaan barang milik daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mendukung transisi menuju energi bersih. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap aset milik pemerintah daerah.

Publik kini menantikan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai status kerja sama dan perizinan pembangunan fasilitas kendaraan listrik di sejumlah titik di Kabupaten Takalar. (*)