TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Rencana pembangunan Tower Multiservice DPRD Takalar pada Tahun Anggaran 2025 resmi ditunda. Anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk proyek tersebut dialihkan guna mendukung program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua DPRD Takalar, H. Muh Rijal, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Takalar setelah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, terutama terkait akses layanan kesehatan.
Menurut Rijal, pembangunan Tower Multiservice sebelumnya telah masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, dinamika kebijakan pemerintah pusat mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan yang berdampak pada banyaknya warga dengan status kepesertaan tidak aktif membuat pemerintah daerah dan DPRD memilih mengubah skala prioritas.
“Kemarin itu, adanya gejolak dari pemerintah pusat terkait banyaknya masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, kemudian berdampak hingga ke daerah. Karena itu, kita sepakat rencana pembangunan Tower Multiservice dialihkan ke pelayanan BPJS gratis karena kami menganggap itu lebih diprioritaskan,” ujar H. Muhammad Rijal, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, pengalihan anggaran tersebut bertujuan agar belanja daerah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan.
Rijal memastikan pembangunan Tower Multiservice tidak lagi menjadi prioritas pada tahun ini. Sebagai gantinya, DPRD Takalar hanya akan mengusulkan anggaran rehabilitasi terhadap bangunan yang telah ada agar tetap layak digunakan.
“Rencana kita hanya mengusulkan anggaran untuk perbaikan atau rehabilitasi bangunan yang rusak. Tidak lagi pembangunan baru, cukup rehab dengan anggaran yang lebih kecil,” katanya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 DPRD Takalar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang fraksi. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan kebutuhan kelembagaan yang selama ini belum dimiliki secara memadai.
“Sudah kita anggarkan di anggaran pokok. Sekarang sementara diproses,” ujarnya.
Rijal menjelaskan, keberadaan ruang fraksi menjadi sarana penting bagi setiap fraksi untuk melakukan koordinasi, menyusun agenda, dan membahas berbagai kebijakan sebelum dibawa ke rapat-rapat resmi DPRD. Hampir seluruh gedung DPRD di berbagai daerah telah memiliki fasilitas serupa, sehingga pembangunan ruang fraksi di DPRD Takalar dinilai menjadi kebutuhan kelembagaan yang perlu dipenuhi.
Dengan pengalihan anggaran tersebut, DPRD Takalar berharap APBD dapat lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tanpa mengabaikan kebutuhan penguatan fasilitas kelembagaan secara bertahap. (*)
