JAKARTA, TITIK-FAKTA.COM – Anggaran konsumsi anggota DPR yang disebut mencapai Rp170 ribu untuk sekali makan kembali menjadi sorotan. Besaran biaya tersebut memantik perdebatan, terutama ketika dibandingkan dengan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masyarakat.
Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyoroti perbedaan standar biaya konsumsi tersebut. Ia mempertanyakan keteladanan para wakil rakyat dalam menjalankan kebijakan yang mereka dukung.
Dalam sebuah diskusi yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial, Rocky mempertanyakan mengapa anggota DPR tidak turut merasakan makanan yang diberikan melalui program MBG.
“Kenapa kalian tidak makan MBG yang katanya bergizi itu?” ujar Rocky.
Menurut dia, jika MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, para pengambil kebijakan semestinya dapat merasakan langsung menu yang diterima masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui kualitas dan kecukupan makanan yang menjadi bagian dari program pemerintah tersebut.
Pernyataan Rocky kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai transparansi, kewajaran, dan keadilan dalam penggunaan anggaran negara.
Di satu sisi, kritik tersebut dinilai penting untuk mendorong keterbukaan pengelolaan keuangan negara. Publik mempertanyakan apakah terdapat perbedaan standar yang terlalu jauh antara biaya konsumsi pejabat dan anggaran makanan bagi penerima manfaat MBG.
Namun, pandangan lain menyebut biaya konsumsi anggota DPR tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan anggaran MBG. Komponen biaya, kebutuhan kegiatan, mekanisme pengadaan, hingga standar pelayanan yang melekat pada masing-masing anggaran dinilai memiliki karakter berbeda.
Karena itu, polemik tersebut tidak berhenti pada nominal Rp170 ribu. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana dasar penetapan anggaran konsumsi anggota DPR, komponen pembentuk biayanya, serta mekanisme pertanggungjawabannya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara, transparansi menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu penjelasan dari DPR maupun pemerintah mengenai dasar dan standar biaya konsumsi tersebut. Penjelasan yang terbuka diperlukan agar perdebatan tidak berhenti sebagai polemik di ruang publik, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan uang negara. (*)
