TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, Sulawesi Selatan, memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga meningkatnya mobilitas tenaga kerja asing (TKA) seiring pengembangan Kawasan Industri Takalar.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang mengusung tema Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Andi Widodo Subagio, bersama sejumlah unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar Solihin, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Andi Rijal Mustamin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Irwan Rachman, serta perwakilan kejaksaan, TNI, dan Polri, khususnya unsur intelijen.
Dalam sambutannya, Daeng Manye menegaskan bahwa TIMPORA memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi untuk memastikan pengawasan terhadap orang asing berjalan optimal.
Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga berfungsi menghimpun data, melakukan analisis, memetakan wilayah pengawasan, hingga memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan keimigrasian.
“TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait orang asing,” ujar Daeng Manye.
Ia meminta seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan, terutama TPPO, penyelundupan manusia, serta aktivitas orang asing yang berpotensi meningkat seiring masuknya investasi dan pengembangan kawasan industri di Takalar.
Daeng Manye menilai, perkembangan ekonomi daerah harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang terukur agar keberadaan orang asing tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal,” tegasnya.
Ia juga berharap rapat TIMPORA menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menjadi forum diskusi. Karena itu, pertukaran informasi harus dilakukan secara tertib dengan dukungan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Di sisi lain, pengawasan terhadap WNA juga diharapkan tidak menghambat iklim investasi maupun pelayanan publik di Kabupaten Takalar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Andi Widodo Subagio, memaparkan data keberadaan WNA di Kabupaten Takalar.
Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat lima WNA berada di Takalar sepanjang 2025. Mereka terdiri atas empat warga negara Korea Selatan dan satu warga negara Sudan.
Sementara pada 2026, tercatat satu WNA asal Korea Selatan yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan menikah dengan warga setempat.
Adapun tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA di Kabupaten Takalar selama periode Januari hingga Oktober 2026 tercatat nihil.
Meski demikian, pihak Imigrasi tetap mengidentifikasi sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan orang asing.
Wilayah tersebut meliputi kawasan pesisir dan perikanan di Kecamatan Galesong, Sanrobone, dan Kepulauan Tanakeke. Selain itu, kawasan wisata Pantai Topejawa serta jalur mobilitas Makassar-Takalar-Jeneponto juga masuk dalam peta perhatian pengawasan.
Aktivitas perikanan, budidaya rumput laut, pengembangan usaha ekonomi, hingga sektor pariwisata menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.
Terlebih, pengembangan Kawasan Industri Takalar dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas tenaga kerja asing. Oleh karena itu, pengawasan terhadap izin tinggal maupun kesesuaian aktivitas TKA perlu dilakukan secara terukur.
Sebagai wadah koordinasi lintas sektor, TIMPORA memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah terkait pengawasan orang asing.
Tugas tersebut mencakup koordinasi antarlembaga, pengumpulan informasi dan data, analisis serta evaluasi, hingga penyusunan peta pengawasan.
Selain itu, TIMPORA juga dapat membantu penyelesaian persoalan terkait keberadaan orang asing serta melaksanakan operasi gabungan, baik secara khusus maupun insidental.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Takalar berharap sinergi antara pemerintah daerah, Imigrasi, TNI, Polri, kejaksaan, dan instansi terkait semakin kuat.
Pengawasan yang terkoordinasi diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran keimigrasian, melindungi masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban daerah tanpa mengganggu investasi maupun agenda pembangunan di Kabupaten Takalar.
(Red/Liong)














