TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Pembongkaran material bangunan milik Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menjadi sorotan. Sejumlah aset berupa material bangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) disebut dibongkar untuk kemudian dijual oleh rekanan.
Persoalan muncul karena proses pembongkaran tersebut diduga tidak melibatkan Tim Taksasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Takalar. Jika benar, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Dalam pengelolaan aset daerah, penilaian terhadap objek menjadi bagian penting sebelum aset ditetapkan untuk dihapus, dipindahtangankan, atau dimanfaatkan. Mekanisme tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sorotan semakin menguat setelah kabar mengenai rekanan yang ramai-ramai melakukan pembongkaran material bangunan sekolah di sejumlah lokasi di Takalar. Material hasil bongkaran disebut kemudian diperjualbelikan.
Namun, belum jelas apakah seluruh proses tersebut telah didahului penilaian dan penetapan resmi sesuai mekanisme pengelolaan BMD.
Salah satu sumber dari Dinas PUPR Takalar yang Enggang disebut namanya, mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima koordinasi terkait proses pembongkaran tersebut.
“Belum ada koordinasi. Tapi coba hubungi bagian aset karena sudah ada tim yang dibentuk dan di dalamnya sudah ada dari Dinas PU serta beberapa yang terkait,” kata nya saat dikonfirmasi, Selasa (2/09/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya tim yang telah dibentuk untuk menangani persoalan aset. Namun, sejauh mana tim tersebut dilibatkan dalam setiap proses pembongkaran material bangunan sekolah masih perlu diperjelas.
Pemerintah Kabupaten Takalar dan pihak terkait juga perlu memastikan status setiap material hasil bongkaran, mulai dari hasil penilaian, dasar penghapusan aset, hingga mekanisme pemanfaatan atau penjualan material tersebut.
Kejelasan prosedur menjadi penting agar pembongkaran aset daerah tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kerugian terhadap keuangan daerah. Publik pun menunggu penjelasan pemerintah mengenai daftar aset yang telah dibongkar, nilai hasil taksasi, serta ke mana material hasil bongkaran tersebut disalurkan.
(Red/Bombom)
