TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Saat masyarakat Kabupaten Takalar menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM), dugaan pengumpulan solar bersubsidi justru kembali mencuat. Warga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aktivitas pengambilan solar bersubsidi dalam jumlah tertentu yang dikaitkan dengan seorang berinisial D.B.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas tersebut diduga berlangsung berulang di wilayah Kelurahan Takalar. Kondisi itu memunculkan keresahan, terutama karena solar bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, termasuk petani dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi, Minggu(16/8/2026).
“Kalau memang ada pelanggaran, kami meminta segera diperiksa. Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, kesulitan mendapatkan solar, sementara ada pihak tertentu yang diduga mengambil dalam jumlah banyak,” ujar seorang warga, Minggu (16/08/2026).
Warga meminta persoalan ini tidak berhenti pada siapa yang membeli solar. Mereka mendorong aparat menelusuri rantai distribusinya: SPBU tempat pengisian, frekuensi transaksi, volume pembelian, hingga peruntukan BBM setelah keluar dari SPBU.
Isu “Senjata Pamungkas”
Perhatian warga semakin tertuju pada munculnya informasi mengenai dugaan penggunaan kartu identitas yang dikaitkan dengan sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses pengambilan solar.
Informasi tersebut belum terverifikasi. Namun, di tengah keresahan masyarakat, beredar isu bahwa oknum yang disebut bersama pasangannya memiliki semacam “senjata pamungkas” berupa kartu identitas lembaga.
Kartu tersebut disebut-sebut membuat pihak SPBU diduga tidak berkutik ketika menghadapi aktivitas pengambilan BBM. Kendati demikian, informasi ini masih berupa dugaan dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran.
Karena itu, warga meminta aparat melakukan klarifikasi secara objektif. Jika benar terdapat penggunaan identitas lembaga dalam proses pembelian BBM bersubsidi, masyarakat ingin mengetahui dasar dan tujuan penggunaannya.
Polres Takalar Diminta Telusuri
Warga berharap Polres Takalar tidak hanya memeriksa pihak yang diduga membeli atau mengumpulkan BBM. Mekanisme penyaluran di tingkat SPBU juga dinilai perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.
“Yang kami inginkan sederhana, distribusi solar subsidi harus tepat sasaran. Kalau memang ada oknum yang bermain, silakan aparat periksa secara terbuka dan proses sesuai aturan,” kata warga tersebut.
Menurut warga, pengawasan menjadi semakin penting ketika pasokan BBM bersubsidi dirasakan terbatas. Subsidi yang diberikan pemerintah semestinya dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak, bukan terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Jika pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran, warga meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, informasi mengenai dugaan pengumpulan solar bersubsidi tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Klarifikasi dari pihak SPBU, pihak yang disebut dalam informasi, serta lembaga yang identitasnya diduga digunakan juga penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh.
Polres Takalar diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara transparan, objektif dan tanpa tebang pilih.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam berita ini masih berupa informasi yang perlu diklarifikasi dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum. TITIK-FAKTA.COM tidak menyimpulkan adanya tindak pidana terhadap pihak mana pun sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan proses hukum yang sah. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
(Red/Muh Ramli JAGUAR)
