TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan tak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi atau perangkat elektronik. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada satu hal: apakah warga benar-benar merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan?
Pertanyaan itu menjadi salah satu pokok bahasan dalam program “Takalar Cepat Menyapa” bertema “Digitalisasi di Kelurahan”, Selasa, (11/08/2026), pukul 10.00 WITA. Dialog berlangsung dari Studio Radio Suara Lipang Bajeng (SLIBE) 98.8 FM.
Lurah Sombalabella, Muhammad Ali, S.Sos., hadir sebagai narasumber. Bersama host Nur Dewi, ia membahas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan sekaligus mengurai tantangan digitalisasi di tingkat kelurahan.
Menurut Muhammad Ali, digitalisasi seharusnya tidak berhenti pada penggunaan perangkat teknologi. Teknologi harus benar-benar memberi dampak terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Digitalisasi pelayanan bukan sekadar bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dibuat lebih sulit karena proses digitalisasi,” ujar Muhammad Ali.
Pembahasan tidak berhenti pada pertanyaan apakah kelurahan telah menggunakan teknologi. Yang lebih penting adalah seberapa jauh teknologi tersebut memangkas proses birokrasi dan memudahkan warga mendapatkan pelayanan.
Muhammad Ali menekankan, pelayanan publik harus tetap menempatkan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap inovasi yang dilakukan pemerintah.
“Yang kita kejar bukan hanya pelayanan yang terlihat modern, tetapi pelayanan yang cepat, jelas, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan,” katanya.
Digitalisasi idealnya membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, mengetahui prosedur, memantau proses layanan, serta mendapatkan kepastian waktu dan persyaratan. Transparansi dan kemampuan aparatur merespons kebutuhan warga juga menjadi bagian penting dari transformasi tersebut.
Namun, digitalisasi pelayanan publik bukan tanpa persoalan. Ketersediaan jaringan internet, sarana pendukung, kemampuan aparatur, keamanan data, hingga literasi digital masyarakat menjadi tantangan yang harus disiapkan sejak awal.
Di sisi lain, masih ada warga yang belum terbiasa atau tidak memiliki akses memadai terhadap layanan digital. Karena itu, pemerintah kelurahan perlu memastikan transformasi digital tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap pelayanan konvensional.
“Kita tidak boleh berpikir bahwa semua warga sudah siap dengan layanan digital. Masih ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Karena itu, pelayanan harus tetap inklusif. Digitalisasi harus menjadi jembatan, bukan tembok baru bagi masyarakat,” tutur Muhammad Ali.
Ia juga menilai keberhasilan digitalisasi pelayanan publik membutuhkan kesiapan aparatur. Teknologi yang baik, menurut dia, harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat.
“Aparatur juga harus beradaptasi. Jangan sampai teknologinya sudah maju, tetapi kemampuan kita memberikan pelayanan masih menggunakan pola lama. Keduanya harus berjalan bersama,” ujarnya.
Talkshow ini sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan masukan mengenai pelayanan publik berbasis digital. Dengan keterlibatan warga, pemerintah kelurahan dapat mengetahui apakah inovasi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Masyarakat dapat mengikuti siaran langsung melalui Facebook SLIBE 98.8 FM dan TikTok @pemkab_takalarofficial.
Dari studio radio, pertanyaan yang dibawa bukan sekadar soal aplikasi dan teknologi. Ada ukuran yang jauh lebih sederhana: apakah digitalisasi benar-benar membuat pelayanan warga lebih cepat, mudah, transparan, dan terasa manfaatnya?
(*)
