TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan kembali dibawa ke meja pembahasan anggaran nasional. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mendorong pemerintah memberi perhatian serius terhadap sejumlah kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan I, Kamis (10/09/2026).
Aspirasi tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bantaeng, hingga rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah keagamaan di wilayah Dapil Sulsel I.
Bagi Hamka, pembangunan infrastruktur tidak sekadar berbicara soal proyek fisik. Jalan dan jembatan, misalnya, berkaitan langsung dengan konektivitas warga, mobilitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas masyarakat dan membuka akses terhadap berbagai aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik,” kata Hamka melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Khusus masyarakat Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Hamka membawa aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.
Wilayah kepulauan dengan tantangan konektivitas membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu membuka akses masyarakat secara lebih luas. Karena itu, usulan pembangunan tersebut didorong agar masuk dalam perhatian pemerintah pusat.
Selain Takalar, aspirasi pembangunan juga datang dari Kabupaten Bantaeng. Hamka menyampaikan usulan Bupati Bantaeng Fathul Fauzy Nurdin terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum atau SPAM Bantaeng.
Pembangunan SPAM dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak. Hamka mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap usulan tersebut sehingga dapat direalisasikan sesuai kebutuhan daerah.
Tak hanya infrastruktur dan air bersih, Hamka juga membawa aspirasi terkait sekolah keagamaan di wilayah Dapil Sulsel I.
Menurut dia, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan nyaman bagi peserta didik.
Perlintasan Sebidang Jadi Sorotan
Di tingkat nasional, perhatian Hamka bergeser pada persoalan keselamatan transportasi, khususnya perlintasan sebidang kereta api.
Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Perhubungan dan mitra kerja terkait, Hamka meminta agar persoalan perlintasan sebidang mulai mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN 2027.
Ia menilai risiko kecelakaan di sejumlah perlintasan sebidang membutuhkan penanganan yang lebih serius dan tidak boleh terus dibiarkan menjadi persoalan berulang.
“Tolong perhatiannya untuk perlintasan sebidang ini mulai dianggarkan dalam APBN 2027,” ujar Hamka.
Menurut Hamka, penanganan perlintasan sebidang membutuhkan skema yang jelas serta koordinasi lintas lembaga. Pembangunan maupun peningkatan keselamatan dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga maupun oleh PT KAI atau pihak perkeretaapian.
“Baik itu yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga, maupun yang dibangun oleh PT KAI atau Perkeretaapian,” katanya.
Ia menegaskan, keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi.
Hamka mendorong adanya koordinasi kuat antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, terutama dalam menentukan skema penanganan sekaligus kebutuhan anggarannya.
“Karena kecelakaan akibat perlintasan sebidang ini sangat tinggi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” tegasnya.
Hamka berharap kebutuhan penanganan perlintasan sebidang dapat masuk sebagai salah satu agenda yang memperoleh perhatian dalam penyusunan APBN 2027.
Menurut dia, investasi pada keselamatan transportasi bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga upaya melindungi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan dan layanan transportasi.
Aspirasi Tak Berhenti di Meja Usulan
Sebagai anggota Komisi V dan Banggar DPR RI, Hamka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan dasar.
Ia menekankan pembangunan nasional harus memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Jalan dan jembatan, kata dia, harus mampu memperkuat konektivitas. SPAM harus memperluas akses air minum layak. Fasilitas pendidikan harus memenuhi kebutuhan peserta didik. Sementara infrastruktur transportasi harus mengutamakan keselamatan.
Berbagai aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi DPR RI.
Hamka berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan DPR RI dapat mempercepat realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan begitu, aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Dapil Sulsel I, tidak berhenti sebagai daftar usulan dalam rapat anggaran. Aspirasi tersebut diharapkan dapat dikawal hingga menjadi program pembangunan yang benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Red/Puang Fathir)
