TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Kemarahan terhadap sejumlah persoalan layanan dasar di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mulai bergerak ke jalanan.
Enam organisasi mahasiswa dan kepemudaan menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran pada Senin, 14 September 2026. Dua institusi pemerintah daerah menjadi sasaran penyampaian aspirasi: Kantor Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kantor DPRD Takalar.
Mereka membawa empat isu yang dinilai bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat: kelangkaan BBM, sulitnya LPG 3 kilogram, pemadaman listrik, dan polemik penentuan desil penerima bantuan sosial.
Enam organisasi yang terlibat dalam konsolidasi tersebut adalah HMI Cabang Takalar, PMII Cabang Takalar, IMM Cabang Takalar, PB Hipermata, Pagora 40, dan Appamalla, Kamis (10/09/2026).
Sekitar 150 orang disebut bakal turun dalam aksi tersebut
Salah seorang peserta konsolidasi menyebut demonstrasi itu bukan sekadar aksi menyampaikan pendapat.
“Massa diperkirakan mencapai 150 orang. Mereka datang bukan untuk berdiskusi. Mereka datang membawa kemarahan rakyat.”
Bahkan, massa mengusung tema yang cukup keras: “Ini Bukan Demo Biasa, Ini Teriakan Putus Asa.”
Empat Krisis yang Dibawa ke Jalan
Koordinator lapangan aksi, Waliyullah, mengatakan konsolidasi dilakukan karena pihaknya menilai persoalan layanan dasar di Takalar sudah membutuhkan respons serius dari pemerintah daerah.
“Kami sudah diam terlalu lama. Sekarang rakyat Takalar sedang disiksa empat krisis sekaligus. Kalau pemerintah masih tutup mata, kami yang akan buka paksa pintunya,” kata Waliyullah.
Persoalan pertama yang mereka soroti adalah BBM
Antrean panjang di sejumlah SPBU dan harga BBM eceran yang disebut meningkat menjadi perhatian massa. Kondisi itu dinilai dapat memukul masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja, termasuk petani, nelayan, dan pelaku usaha.
Isu kedua adalah LPG 3 kilogram
Massa mempertanyakan ketersediaan gas bersubsidi yang disebut sulit diperoleh di sejumlah lokasi. Mereka meminta pemerintah memastikan distribusi LPG berjalan lancar dan tepat sasaran.
Berikutnya adalah listrik
Pemadaman bergilir dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga. Proses belajar, pelayanan masyarakat, hingga kegiatan UMKM juga disebut ikut terdampak.
Namun persoalan yang tak kalah sensitif adalah desil penerima bantuan sosial.
Massa mempertanyakan akurasi dan objektivitas data yang digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat penerima bantuan. Mereka menilai terdapat warga yang secara kondisi ekonomi layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam kategori penerima.
Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi data tersebut dan memastikan kondisi faktual masyarakat menjadi pertimbangan dalam penyaluran bantuan.
Pemkab dan DPRD Ditantang Beri Jawaban
Aksi akan diarahkan ke Kantor Pemkab dan DPRD Takalar.
Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki peran penting dalam merespons persoalan yang dirasakan masyarakat, baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun fungsi pengawasan DPRD.
Perwakilan PB Hipermata menyatakan massa akan meminta penjelasan secara langsung.
“Kami akan tanya langsung. Ke mana APBD? Ke mana fungsi pengawasan DPRD? Jangan sampai gedungnya megah tapi rakyatnya kelaparan.”
Pernyataan itu menandai tekanan yang mulai diarahkan kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Massa juga menyatakan aksi 14 September bukan akhir dari gerakan mereka.
Jika tuntutan tidak mendapatkan jawaban dan solusi konkret, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“14 September adalah batas kesabaran terakhir. Setelah itu jangan salahkan rakyat kalau turun ke jalan lebih besar lagi,” ujar Waliyullah.
Kini perhatian tertuju kepada Pemkab dan DPRD Takalar: apakah empat persoalan tersebut akan dijawab dengan kebijakan konkret, atau justru menjadi pemantik gelombang aksi berikutnya?
(Red)
