TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Ibu-ibu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tengah menghadapi persoalan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. Di saat yang sama, para bapak-bapak harus berhadapan dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
Dua kebutuhan dasar itu sama-sama dikeluhkan warga dalam beberapa waktu terakhir. LPG 3 kilogram yang biasa disebut gas melon sulit ditemukan di sejumlah titik, sementara antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga terlihat mengular di SPBU.
Persoalan LPG 3 kilogram kini mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Takalar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Takalar bahkan telah mengajukan permohonan tambahan pasokan atau extra dropping kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Kepala Disperindag Takalar, Nuriksan Nurdin, mengatakan permohonan itu diajukan setelah pihaknya memantau distribusi LPG 3 kilogram di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Nuriksan saat ditemui Tribun-Timur.com di ruang kerjanya, Jalan Kompleks Pasar Sentral Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kamis, (10/09/2026).
Menurut Nuriksan, hasil koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Makassar menunjukkan tidak ada pengurangan kuota LPG 3 kilogram untuk Takalar.
“Kuota normal. Normal ji. Ada 10 agen di Takalar, tersebar di semua kecamatan,” kata Nuriksan.
Masalahnya, kata dia, kebutuhan masyarakat meningkat. Kenaikan permintaan itu terjadi bersamaan dengan musim tanam ketiga, kemarau, kegiatan pompanisasi petani, serta berbagai kegiatan masyarakat seperti perayaan Maulid dan pesta perkawinan.
“Permintaan meningkat musim tanam ketiga, musim kemarau, jadi meningkat di para petani untuk pompa. Sama bulan Maulid,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat LPG bersubsidi semakin diburu. Bukan hanya rumah tangga, petani yang menggunakan pompa air dan pelaku UMKM juga membutuhkan pasokan LPG.
Disperindag Takalar kemudian mengirim surat kepada Pertamina untuk meminta tambahan pasokan.
“Pekan ini kita sudah bersurat ke Pertamina untuk penambahan, istilahnya kalau di Pertamina extra dropping,” kata Nuriksan.
Dalam surat tersebut, Disperindag mencantumkan sejumlah kondisi yang menjadi dasar permohonan tambahan pasokan. Di antaranya keluhan mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram, antrean panjang di pangkalan, serta harga di tingkat pengecer yang disebut berada di atas harga eceran tertinggi atau HET Rp18.500.
Disperindag juga menyebut stok di tingkat agen belum mencukupi kebutuhan rumah tangga miskin dan pelaku UMKM.
Tambahan pasokan diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan LPG, tetapi juga menekan harga dan mencegah persoalan tersebut berdampak terhadap inflasi daerah.
“Kuota tahun 2026 11.118 metrik ton,” ujar Nuriksan.
Berdasarkan data Disperindag Takalar, kuota LPG 3 kilogram untuk 2026 mencapai 11.118 metrik ton. Adapun realisasi penyaluran tercatat 7.988 metrik ton hingga 17 Agustus 2026.
Disperindag terus memantau distribusi LPG dari agen hingga pangkalan. Pemantauan dilakukan untuk melihat ketersediaan stok sekaligus perkembangan harga di lapangan.
Nuriksan mengatakan pangkalan telah diimbau agar tidak menjual LPG 3 kilogram melampaui HET yang ditetapkan.
Pangkalan yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi. Bentuknya mulai dari pemotongan alokasi hingga pemutusan hubungan usaha atau PHU, sesuai perjanjian antara agen dan pangkalan.
“Adapun sanksi apabila melanggar adalah pemotongan alokasi dan pemutusan hubungan usaha (PHU) sesuai yang tertuang dalam surat perjanjian antara pihak agen dan pangkalan,” jelasnya.
Saat ini terdapat 10 agen LPG 3 kilogram yang disebut melayani wilayah Takalar. Namun, data rinci yang disampaikan Disperindag baru mencakup delapan agen.
Delapan agen tersebut antara lain PT Hajjah Duri Daeng Tanang di Galesong Utara dengan 88 pangkalan; PT Muhtar Jaya di Galesong Utara dengan 117 pangkalan; PT Dwi Maju Energi di Galesong Selatan dengan 39 pangkalan; serta PT Galesong Energi Utama di Galesong dengan 18 pangkalan.
Kemudian PT Bagah Kong Jaya Perkasa di Galesong dengan 119 pangkalan; PT Sarana Migas Mitra Bersama di Galesong dengan 42 pangkalan; PT Surya Puzulindo di Pattallassang dengan 39 pangkalan; dan PT Gas Murni Energi di Sanrobone dengan 13 pangkalan.
Dua agen lainnya disebut belum tercantum secara lengkap dalam rincian data yang diberikan.
Di tengah persoalan LPG, warga Takalar juga menghadapi persoalan lain: antrean BBM di SPBU.
Pemandangan ibu-ibu mencari gas melon dan bapak-bapak mengantre BBM menjadi gambaran berbeda dari persoalan distribusi energi yang dirasakan masyarakat. Jika LPG dibutuhkan untuk memasak dan aktivitas usaha, BBM menjadi kebutuhan penting bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Untuk LPG, pemerintah daerah kini menunggu tindak lanjut Pertamina atas permohonan extra dropping. Pemerintah berharap tambahan pasokan dapat mengurai antrean di pangkalan dan menekan harga di tingkat pengecer.
Disperindag juga menyatakan distribusi tambahan nantinya akan diawasi bersama Satgas Pangan agar LPG bersubsidi tetap tepat sasaran.
Persoalan LPG dan antrean BBM pada akhirnya bukan sekadar soal panjangnya antrean. Bagi warga, keduanya menyangkut kebutuhan sehari-hari: dapur yang harus tetap menyala dan kendaraan yang harus tetap berjalan.
(Red/Liong)
