TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa segera ditindaklanjuti.
Permintaan itu disampaikan Daeng Manye saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Senin, (5/10/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan pemerintahan desa, termasuk percepatan pencairan Siltap. Daeng Manye menginstruksikan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar cepat mengambil langkah yang diperlukan agar pembayaran dapat segera direalisasikan.
Menurut Daeng Manye, persoalan di tingkat desa membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan memiliki kesamaan pola pikir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin seluruh aparat jajaran, khususnya desa, satu pola pikir, satu kesepahaman, satu cara pandang, satu mindset,” kata Daeng Manye.
Ia mengatakan amanah sebagai pejabat pemerintahan harus dijalankan dengan menjaga kehormatan jabatan melalui pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam satu bingkai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kunci dari semua proses adalah keuangan,” ujarnya.
Daeng Manye juga meminta kepala desa tidak ragu berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten ketika menghadapi persoalan teknis. Menurut dia, setiap desa memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak selalu sama.
“Cara pandang masing-masing kepala desa ini tidak sama. Semuanya punya kondisi desa masing-masing,” katanya.
Ia kemudian mengajak kepala desa memperkuat komunikasi dan kebersamaan, termasuk dalam organisasi kepala desa seperti APDESI.
“Kuncinya kekompakan, kebersamaan. Karena saya juga berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada desa,” ujar Daeng Manye.
Bupati menegaskan pemerintah kabupaten akan terus membuka ruang koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi Pemkab Takalar dan pemerintah desa, sekaligus mempercepat penyelesaian kebutuhan aparatur desa, terutama pencairan Siltap kepala desa dan perangkat desa. (*)
