TAKALAR, TITIK–FAKTA.COM – Keluhan soal solar dan panjangnya proses administrasi kapal kembali mengemuka di kampung nelayan Kabupaten Takalar. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pihak terkait.
Hal itu disampaikan Daeng Manye saat meninjau kampung nelayan di Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Minggu, (20/09/2026). Ia didampingi Kabag Forkopimda Takalar Amran Torada.
Dalam kunjungan itu, Daeng Manye berdialog langsung dengan sejumlah nelayan, di antaranya H Taba dan Hasan Banggu. Percakapan berlangsung di tengah aktivitas warga pesisir yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari laut.
Persoalan pertama yang disampaikan nelayan adalah ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya solar. Seorang nelayan mengatakan pasokan solar masih menjadi hambatan dalam menjalankan kapal.
“Terhambat di solarnya. Itu saja, kendalanya solarnya,” ujar nelayan tersebut.
Ketika kembali ditanya mengenai kondisi bahan bakar, nelayan lain menyebut persoalan itu sudah berlangsung cukup lama.
“BBM-nya susah ini, Pak. Bener-bener susah dari dulu. Sampai sekarang masih susah, tidak normal, Pak,” keluhnya.
Kebutuhan bahan bakar yang cukup besar untuk operasional kapal membuat persoalan pasokan menjadi perhatian para nelayan.
Urusan Kapal Tak Perlu Bolak-balik
Selain solar, nelayan mengeluhkan proses administrasi dan perizinan kapal yang dinilai memakan waktu. Mereka menyebut pengurusan surat kapal bisa berlangsung hingga berbulan-bulan.
Daeng Manye kemudian menanyakan instansi yang berkaitan dengan proses tersebut. Nelayan menyebut Syahbandar sebagai salah satu pihak yang menangani administrasi kapal.
“Nanti saya bicara sama Syahbandar. Supaya cepat,” kata Daeng Manye.
Bupati juga menyampaikan gagasan agar proses perizinan nelayan dapat dilakukan dan dipantau secara digital melalui telepon genggam.
“Kita lagi berusaha supaya perizinan itu pakai HP, supaya tidak menumpuk lagi naik ke Majene ngurus, ke Majene ngurus,” ujarnya.
Menurut Daeng Manye, digitalisasi diharapkan memungkinkan nelayan mengetahui tahapan pengurusan dokumen tanpa harus berulang kali mendatangi kantor.
“Sehingga dari HP bisa ketahuan berapa lama diurus, kapan selesai,” katanya.
Gagasan tersebut sejalan dengan pengembangan layanan publik digital Pemkab Takalar. Pada Mei 2026, pemerintah daerah meluncurkan Takalar ONE CLICK, yang antara lain memuat layanan Sistem Informasi Nelayan (SINAKA) serta informasi perizinan.
Solar dan Administrasi Jadi Catatan
Dalam dialog itu, Daeng Manye juga menanyakan kapasitas kapal yang digunakan nelayan. Salah seorang nelayan menyebut kapal mereka berkapasitas sekitar 30 GT.
Dua persoalan akses solar dan administrasi kapal menjadi catatan utama dalam kunjungan tersebut. Daeng Manye mengatakan keluhan nelayan akan dibicarakan dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluar.
Kunjungan kemudian berlangsung lebih santai. Daeng Manye bercengkerama dengan para nelayan, sebelum bernyanyi dan berfoto bersama. (Red/Liong)
