GOWA, TITIK–FAKTA.COM – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata dioptimalkan. Ia menekankan pembangunan infrastruktur air minum tidak cukup berhenti pada penyelesaian proyek, tetapi harus berujung pada layanan yang benar-benar dinikmati masyarakat.
Hal itu disampaikan Hamka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta pengelola SPAM Regional Mamminasata.
Hamka mengatakan SPAM Mamminasata merupakan proyek strategis yang telah direncanakan melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD.
“Pembangunan fisiknya telah dilakukan dan anggaran negara yang digunakan sangat besar. Sekarang yang terpenting adalah memastikan air benar-benar mengalir dan dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai infrastrukturnya tersedia, tetapi pelayanannya belum optimal,” kata Hamka.
SPAM Regional Mamminasata memanfaatkan air baku dari Bendungan Bili-Bili. Pada tahap pertama, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dibangun dengan kapasitas 500 liter per detik dan ditargetkan melayani sekitar 40 ribu sambungan rumah.
Dalam pengembangan keseluruhan, kapasitas SPAM direncanakan mencapai 1.000 liter per detik. Sistem tersebut berpotensi melayani hingga 80 ribu sambungan rumah yang tersebar di Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Berdasarkan data paket pekerjaan di lokasi, pembangunan tahap pertama mencakup IPA senilai sekitar Rp168,49 miliar, supervisi pembangunan IPA sekitar Rp3,55 miliar, pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) sekitar Rp161,33 miliar, serta supervisi pembangunan JDU sekitar Rp5 miliar.
Total nilai kontrak paket tersebut mencapai sekitar Rp338,37 miliar. Sementara kebutuhan investasi pengembangan SPAM Mamminasata secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp1,1 triliun melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hamka secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menuntaskan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kesepakatan dalam nota kesepahaman atau MoU.
Menurut dia, pembagian kewenangan dan pendanaan harus dijalankan secara konsisten agar seluruh sistem dapat berfungsi. Infrastruktur yang belum tuntas di satu sisi, kata Hamka, berpotensi menghambat penyaluran air ke masyarakat.
“Pemerintah pusat telah membangun infrastruktur sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai MoU. Jangan sampai ada bagian yang belum tuntas sehingga menghambat penyaluran air kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Hamka meminta percepatan penyelesaian jaringan hilir dan sambungan rumah. Kesiapan kelembagaan pengelola serta kesepakatan penyerapan air curah oleh pemerintah daerah juga dinilai perlu segera dituntaskan.
“Ukuran keberhasilan program ini bukan hanya selesainya IPA dan jaringan utama, tetapi berapa banyak rumah masyarakat yang telah menikmati air minum secara layak, kontinu, dan terjangkau,” kata dia.
Hamka mengatakan Komisi V DPR RI akan terus mengawal pemanfaatan investasi SPAM Mamminasata agar pembangunan yang telah menghabiskan anggaran besar tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar investasi besar ini benar-benar memberikan manfaat,” ujar legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut. (*)
